Pada 8 Oktober 2013, Pengadilan Tinggi Hon’ble Karnataka di Asosiasi Poker India v. Negara Bagian Karnataka1 menyatakan bahwa permainan berbasis keterampilan seperti poker di klub rekreasi diizinkan dan tidak ada lisensi yang diperlukan untuk hal yang sama. Selanjutnya, pada 2 Juli 2015 dalam kasus Kizhakke Naduvath Suresh v. Negara Bagian Bengal Barat & Lainnya2, Pengadilan Tinggi Calcutta menetapkan bahwa pemerintah negara bagian, polisi, pemerintah kota dan pihak berwenang lainnya tidak akan ikut campur dalam permainan poker yang dilakukan oleh Pemohon, KN Suresh dan klubnya. (more…)